Malang, SERU.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, mengajak masyarakat untuk melihat persoalan makan bergizi gratis (MBG) terutama dari menu yang disediakan SPPG (Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi) secara objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Pelaksanaan Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini telah berjalan dengan mekanisme pengawasan yang jelas, baik dalam hal kualitas bahan pangan maupun proses distribusinya. Menurutnya, penting bagi publik untuk menilai program ini berdasarkan data yang utuh agar tidak terbentuk opini yang kurang tepat.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Saat ini terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, dugaan ketidaksesuaian hanya ditemukan di dua atau tiga titik dan tidak terjadi secara rutin setiap hari.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan koordinator SPPG di setiap kecamatan guna memastikan menu yang disajikan memenuhi standar kelayakan dan gizi. Sebagai bagian dari pengawasan, DPRD juga menerima dokumentasi berupa foto menu dan proses penyajian.
“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya.
Zia menambahkan bahwa setiap penyedia menu telah melalui proses verifikasi dan pengawasan dari pihak terkait. Menu yang disajikan pun telah disesuaikan dengan standar gizi yang ditetapkan, sehingga program ini diharapkan benar-benar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kritik tetap menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, selama disampaikan dengan data yang jelas dan melalui mekanisme yang tepat. Ia juga mengingatkan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan perbaikan program.
“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini,” katanya.
Zia pun mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti. DPRD, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan evaluasi agar program SPPG di Kabupaten Malang berjalan optimal serta tepat sasaran.
“Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*/red/ono)
