Malang, SERU.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menegaskan, tidak ada proyek yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Tomie menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak mempengaruhi proyek-proyek yang dikenal dengan nama Public-Private Partnerships (PPP).
“Tidak ada dampak. Proyek tetap berjalan, dan kami berharap bidang-bidang lainnya juga bisa mengikuti langkah tersebut,” ujarnya.
Saat ini, proyek yang sudah berjalan adalah pengembangan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan di Kepanjen. Tomie berharap, proyek tersebut akan segera memasuki tahap lelang pada bulan April, dan diharapkan kegiatan fisik dapat dimulai pada akhir tahun ini.
Terkait dengan pembangunan Pasar Lawang dan Pasar Tumpang, Tomie menyebutkan bahwa kedua proyek tersebut saat ini masih dalam tahap proses untuk masuk ke dalam skema KPBU.
“Beberapa badan usaha telah menanyakan mengenai proyek ini, termasuk proyek alun-alun. Kami sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengundang badan usaha, baik nasional maupun internasional, agar tertarik berpartisipasi,” jelasnya.
Tomie juga menambahkan bahwa rencana pembangunan Pasar Tumpang dan Pasar Lawang memiliki konsep yang serupa, yaitu pasar sayur atau pasar hijau.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan badan usaha, diharapkan pembangunan proyek-proyek penting ini dapat segera terwujud, mempercepat kemajuan di Kabupaten Malang. (wul/ono)
