Malang, SERU.co.id – Para calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur diminta menjaga integritas demokrasi dengan berkomitmen anti money politic dalam Pilkada. Serta mengajak semua elemen masyarakat, termasuk akademisi dosen dan mahasiswa, untuk turut serta mengawasi Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur.
Ketua UPT Laboratorium Pancasila (Lapasila) Universitas Negeri Malang (UM), Dr Akhirul Aminulloh SSos MSi menyatakan, Sarasehan Nasional Pancasila berbeda dari diskusi politik yang biasa menyoroti visi dan misi. Kali ini, para calon gubernur diharapkan menunjukkan komitmen anti politik uang yang dapat merusak tatanan demokrasi.
“Membangun negara atau daerah yang baik harus demokratis, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, hal ini terancam ketika hak suara masyarakat diperjualbelikan dengan harga murah, karena kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak akan terjadi, ketika calon dan timnya tidak membeli suara, karena cost politicnya menjadi mahal,” seru Dr. Akhirul, dalam sambutan Sarasehan Nasional Pancasila oleh Bawaslu Jatim bersama UPT Lapasila UM dan Oase Institute, di Hotel Grand Mercure Malang, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya etika moral yang menjunjung kedaulatan rakyat. Ia menekankan, jika suara masyarakat dapat dibeli, kedaulatan sejati tidak lagi berada pada rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang notabene kedaulatan negara menjadi milik oligarki atau pemilik uang dan kekuasaan.
“Komitmen kita bersama adalah membangun budaya demokratis yang beretika dan sinergis, dengan menghindari politik uang,” tandasnya.
Acara bertemakan ‘Menyongsong Pilkada Jawa Timur Yang Demokratis, Berintegrasi, dan Anti Politik Uang” mengundang tiga calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Namun hanya dua perwakilan paslon yang hadir, yakni calon wakil gubernur nomor 1 Lukmanul Khakim, dan calon gubernur nomor 3 Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sementara dari paslon nomor 2 tidak ada yang hadir.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits menegaskan, memberantas politik uang bukanlah tugas penegak hukum semata, tetapi komitmen bersama dari masyarakat dan calon kepala daerah itu sendiri. Dimana politik uang mengubah pandangan masyarakat seharusnya menjadi subyek, berubah menjadi objek transaksional. Padahal masyarakat sebagai subjek adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
“Money politics sebenarnya bisa diberantas melalui komitmen bersama. Maka melalui forum ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para calon kepala daerah untuk menolak politik uang. Dengan menjunjung demokrasi sejati, maka cost politicnya menjadi rendah, sehingga melahirkan calon pemimpin yang baik dan berkualitas,” ungkap Warits.
Melalui forum ini, para penyelenggara berharap, seluruh calon kepala daerah di Jawa Timur tidak hanya berkomitmen dalam kampanye. Tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas demokrasi demi mewujudkan Pilkada yang bersih, adil, dan beretika.
“Kemampuan Bawaslu sangat terbatas dalam tugas pengawasan, untuk itu keterlibatan semua elemen masyarakat dan kesadaran para calon beserta timnya sangat diperlukan. Sehingga peran dan suara masyarakat dalam Pemilu akan menentukan bagaimana pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Dalam forum ini, Rektor UM, Prof. Hariyono menyoroti cukup tajam pentingnya komitmen moral dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurutnya, meski pemilu adalah adopsi dari nilai-nilai global, penerapannya harus selaras dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.
“Kami berharap, jika terpilih sebagai pemimpin, mereka mampu menjalankan amanah dengan maksimal, bukan sekadar retorika. Nilai-nilai tersebut bisa dilakukan ketika ada keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas kepada publik,” kata Prof. Hariyono.
Menurutnya, negara akan menjadi pembiadab, ketika pemimpinnya berbuat kerusakan dan menyengsarakan rakyatnya. Salah satunya, karena jual-beli suara masyarakat, sehingga pemimpinnya tersandera oleh oligarki pemilik uang dan kekuasaan.
“Berbeda ketika masyarakatnya berintelektual, maka calon pemimpin yang tidak amanah akan kesulitan untuk terpilih menjadi pemimpin. Demokrasi Pancasila dapat berdiri tegak, pemerintahan berdaulat dan rakyatnya sejahtera. Melalui forum ini, diharapkan dapat menjadi pengingat akan tanggung jawab sosial kita semua dalam mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran bangsa,” tandas mantan Wakil Kepala BPIP ini. (rhd)
