Malang, SERU.co.id – Rasa prihatin dan geram menjadi satu dilubuk hati Walikota Malang Sutiaji, merespon lonjakan konfirm positif yang semakin bertambah dari hari ke hari. Atas dasar itulah, Walikota Sutiaji menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan di Ruang Sidang Balaikota Malang (6/7/2020).
Salah satu fokus utamanya adalah pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) yang sedang berlangsung di Kota Malang, atau tepatnya di Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Malang (UM) yang menggandeng UMM, Unmer dan Unisma.
“Jangan sampai UTBK jadi kluster baru di Kota Malang. Saya ingin tegaskan, mengapa kota Malang tidak mengharuskan peserta UTBK untuk rapid test. Karena saya tidak ingin ada kebijakan yang bersifat disparitas. Artinya saat orang dari luar kota, dan atau warga dari Malang Raya mau berbelanja tidak diharuskan rapid, maka tidak adil apabila anak-anak harus rapid. Ini tidak adil,” seru Walikota Malang Sutiaji, dihadapan peserta rakor.
Sutiaji menegaskan, dirinya telah mengajukan keberatan apabila penetapan status zona (merah, orange, kuning, hijau) akan dilombakan. Kalau itu dilakukan akan rawan, karena bisa jadi untuk mampu meraih predikat zona tersebut, maka suatu daerah tidak akan melakukan rapid massal dan maupun swab. “Ini bahaya, dan bisa jadi bom atom,” masygulnya.
Sutiaji juga menanyakan kemampuan puskesmas mendeteksi data swab yang dilakukan secara mandiri. Ini penting untuk penajaman langkah tracing dan tracking. “Isolasi mandiri juga menjadi bagian yang dievaluasi. Perhatikan faktor psikologi, faktor kelayakan hunian, faktor kedisiplinan dan membaurnya antara yang konfirm positif dengan yang sehat. Sementara yang sehat masih bisa beraktifitas keluar. Ini rentan,” timpal Walikota penyuka kuliner pedas ini.
Dihadapan para perwakilan rumah sakit, Kepala Puskesmas dan juga Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), diinformasikan pula bahwa rumah isolasi di eks gedung APDN (Akademi Pemerintah Dalam Negeri) telah beroperasional dan telah masuk 7 (tujuh) pasien. Meliputi 4 warga Mergosono yang sebelumnya isolasi mandiri dan 3 warga yang tersweeping opsgab karena reaktif rapid test.
Dalam temu antara Walikota Malang dengan perwakilan nakes dimaksud, juga terungkap adanya “kebandelan” warga yang menolak keluarganya yang meninggal untuk ditangani dengan protokol Covid-19. (rhd)
