Jakarta, SERU.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat panitia kerja membahas tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rapat digelar bersama ketujuh fraksi parpol di DPR RI, pemerintah, dan DPD RI untuk membahas aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya setelah tak lagi menjadi ibu kota.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, konsep aglomerasi dibutuhkan dalam sinkronisasi program yang telah diatur Undang-Undang untuk kawasan tersebut.
“Di undang-undang ini hanya mengatur bonggolnya saja bahwa aglomerasi itu diatur. Mana saja kawasan yang masuk aglomerasi itu domain-nya pemerintah. Tapi tadi ada usulan kalau Bekasi dimasukkan ke aglomerasi,” seru Baidowi, Kamis (14/3/1024).
Dari rapat panja diputuskan, Jakarta dan wilayah lainnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Puncak, dan Cianjur, menjadi kawasan aglomerasi. Walaupun masuk dalam kawasan aglomerasi, masing-masing wilayah dapat menjalankan aturannya masing-masing.
“Itu ketika nanti pemerintah menyusun peraturan pemerintahnya terkait aglomerasi, maka Sukabumi bisa jadi dicolek-colek untuk masuk karena sudah ada usulan ketika membahas undang-undang DKJ,” terangnya.
Berbeda dengan usulan DPR, untuk melebur wilayah aglomerasi menjadi kota metropolitan. Pemerintah justru berpendapat, apabila Jakarta dan kota/kabupaten di sekitarnya dilebur, maka akan mengubah Undang-Undang dan aturan otonomi daerah masing-masing.
Sementara itu, Kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Ridwan Kamil menyetujui jika RUU DKJ mengatur pembentukan kawasan aglomerasi. Selanjutnya, hal ini akan dikoordinasi Dewan Aglomerasi dan dipimpin Wakil presiden (Wapres).
“Setuju, setuju. Karena pengalaman saya sebagai Gubernur Jabar mengkoordinasikan kepentingan wilayah dengan Gubernur DKI dan Gubernur Banten itu tidak mudah, harus ada wasitnya,” seru Emil, Kamis (14/3/2024).
Emil berpendapat, adanya Wapres sebagai pimpinan di dewan aglomerasi dapat menyelaraskan pemahaman keputusan strategis bagi provinsi Jabar, Jakarta maupun Banten.
“Jadi wasitnya itu sekarang Wakil Presiden, jadi saya sangat setuju supaya tiga provinsi itu Jawa Barat, Jakarta, dan Banten bisa satu suara karena ada pimpinan yang bisa ambil keputusan strategis,” tandasnya. (hms/hma/rhd)
