Malang, SERU.co.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Malang, tekan angka pengangguran di Kota Malang melalui pelatihan siap kerja, dengan berkoordinasi bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Malang dan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (2/1/2024).
Disampaikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Arif Tri Sastyawan S STP MSi, terkait tingkat pengangguran di Kota Malang. Dari 400.000 pekerja terdapat 31.000 sekian angka pengangguran berdasar data BPS per Agustus 2023.
“Untuk pengangguran berada di angka 31.000 sekian dari 400.000 pekerja (data BPS) di tahun 2023 sampai bulan Agustus,” seru Arif.
Baca juga: Begini Kisah Perjuangan Wisudawati Terbaik Wisuda ke-62 Tahap II Polinema
Arif menyampaikan, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM memerintahkan, untuk melalukan break down per kecamatan. Tujuannya, mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui proses penanganan berdasar pada karakteristik dan kebutuhan pelatihan tiap kecamatan yang berbeda-beda.
“Perintah Pak Wali untuk di break down per kecamatan supaya tahu, kira-kira formula yang pas untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran ini apa? Karena antar kecamatan tidak sama, memiliki karakteristik dan kebutuhan pelatihan yang berbeda, nanti akan kita tata dan tangani,” ujar Arif.
Kemudian Arif mengungkapkan, pihaknya akan melakukan break down dengan berkoordinasi bersama BPS, dengan mengecek data pekerja dan pengangguran per hari menjadi 5 kecamatan di Kota Malang.
“Dan kini kita tunggu jam 10.00 WIB, saya akan bertemu dengan Kepala BPS untuk menanyakan data jumlah kecamatan yang akan diselesaikan. Nantinya, akan dibreak down menjadi 5 kecamatan, kebanyakan data pekerja dari swasta dan BMI nanti kita cek kembali data pastinya,” ungkap Arif.
Baca juga: Job Fair Disnaker Batu Targetkan Pengurangan Angka Pengangguran Akhir Tahun
Terakhir Arif, menambahkan, minimnya anggaran dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai target penurunan angka pengangguran, dengan membuat pelatihan-pelatihan siap kerja. Mengingat, Disnaker dibantu anggaran-anggaran lain, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita kan ada dana dari APBD dan Cukai, itu yang kita manfaatkan untuk penurunan sebesar 10.000, melalui pelatihan-pelatihan siap kerja. Tapi, kita tidak bisa berdiri sendiri karena anggaran kita terbatas, harus ada costanting dari OPD yang lain contoh dari Forkopimda, dana pelatihan yang lainnya,” tutup Arif. (ws9/mzm)
