Jakarta, SERU.co.id – Menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan Pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD. Maka dilaksanakan Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 bertemakan “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Saat hadir Pj. Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, rakornas ini sangat penting dalam upaya sinergi percepatan perluasan digitalisasi daerah, khususnya di Kota Malang. Dimana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengarah ke proses digital dalam setiap transaksi, baik di lingkungan pemerintahan maupun transaksi di masyarakat.
“Pemkot Malang siap menjalankan arahan dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam menetapkan sistem non tunai pada beberapa metode pembayaran. Selain dalam berbagai transaksi, pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik ini juga diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” seru Wahyu, sapaan akrabnya.
Baca juga: Rakornas PKK se-Indonesia, Widayati: Perkuat Urban Farming dan Penurunan Stunting
Rakornas dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Anggota Satgas P2DD. Dalam kesempatan itu, Pj. Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM hadir didampingi Kepala Bapenda Handy Priyanto, Kepala Diskominfo M. Nurwidianto dan Kepala Disnaker PMPTSP Arif Tri Sastyawan.
Rakornas ini sekaligus bentuk upaya akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna mendukung pemulihan ekonomi. Dan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai momen penghargaan bagi Tim P2DD.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, sesuai arahan dari Wakil Presiden RI, Pemkot Malang segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, pajak daerah, retribusi daerah, serta Peraturan Kepala Daerah terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI). Agar segera diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja daerah.
“Saya akan segera melakukan mitigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait percepatan penerbitan Kartu Kredit Indonesia milik pemerintah ini. Tujuannya selain menindaklanjuti arahan Pak Wapres, juga untuk peningkatan kualitas belanja daerah di Kota Malang,” tegasnya.
KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik, merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan Presiden melalui Inpres No.2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Pemerintah terus melakukan inovasi keuangan digital, salah satunya melalui KKI untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
“Harapannya program QRIS dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM. Baik melakukan pembelanjaan produk-produk dalam negeri, serta memperluas akses ke pasar internasional,” urainya.
Baca juga: Rakornas Forkopimda: Presiden Minta Pemda Turunkan Kemiskinan dan Stunting
Terlebih saat ini, lanjut Wahyu, berdasarkan data yang dilansir oleh Bank Indonesia Perwakilan Kota Malang. Per bulan September 2023 sebanyak 386.913 UMKM telah menggunakan pembayaran digital QRIS.
“Kami sangat mendukung program ini, karena akan memperlancar siklus keuangan kita. Dengan digitalisasi ini dapat menjadikan keuangan kita lebih akuntabilitas dan transparan terhadap publik,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin secara virtual mengajak, seluruh kepala daerah dan masyarakat untuk menjaga momentum Indonesia Maju. Caranya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tercinta ini.
“Kepala Daerah harus berperan aktif dalam melakukan percepatan. Saat ini kita harus terus menggalakkan transaksi keuangan berbasis digital, dimana kesemuanya akan mengimplikasi terhadap keuangan daerah,” ujar Wapres.
Sebagai informasi, perhelatan tersebut dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (rhd)
