“Ke depannya, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) serta perbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di daerah,” ujar Saut.
Lebih jauh dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II/IPC Elvyn G Masassya merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi ekspor. Jika direalisasikan, kata Saut, ide Trilogi Maritim akan menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan sejumlah negara tetangga.
“Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru. Namun karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi kawasan industri,” katanya.
Menurut Saut, standardisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah, khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan. Terkait aliansi dengan pelayaran, saat ini sudah banyak dermaga dan terminal di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah dedicated terminal.
Adapun terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut, sudah diupayakan di berbagai pelabuhan baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Sehingga, apabila ketiga variabel ini menjadi satu kesatuan, maka lebih berpotensi memberi dampak tidak hanya secara komersial, namun juga memberikan manfaat secara operasional.
