Pengerusakan LED RPPN di Jatim Park I.

Batu, Seru.co.id – Baru dibuka 10 hari, Light Emitting Diode (LED), merk Panasonic berukuran 55 inci milik Rumah Pintar Pemilu Nasional (RPPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang berada di Jatim Park I sudah rusak. KPU pun menduga salah satu wisatawan merusaknya secara sengaja.

Hal itu berdasarkan rekaman kamera CCTV pada 4 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika rombongan pelajar SMK mengunjungi JTP I. Nampak salah satu pelajar menekan dengan keras LED hingga rusak dibagian monitor dan touch screen.

Awalnya, usai mendapatkan laporan, petugas KPU langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kerusakan. Setelah itu, petugas juga mengecek dahulu, apakah LED masih bisa diperbaiki, ternyata tidak bisa sesuai keterangan tim ITE JTP I.

” Kami sudah mengantongi identitas pengunjung, maaf tidak kami publish sekolah mana dan dari mana. Itu pun sudah dibenarkan oleh salah satu guru dan Tour Leader (TL) agen wisata rombongan tersebut,” ungkap Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, Senin (10/2/2020).

Usai diklarifikasi, perwakilan TL pun mendatangi pihak KPU. Pihaknya pun berharap ada tanggung jawab dari pelajar yang merusak LED secara kekeluargaan yaitu mengganti barang yang rusak sesuai spesifikasi.

“Kami harap ada tanggung jawab dan sudah kita sampaikan kepada mereka. Mediasi kekeluargaan kita utamakan, tapi jika tidak ada tanggung jawab, KPU bakal memproses hukum, sebab dia sudah merusak barang milik negara,” imbuh dia.

Baca juga : Empati Pelajar Ganti LED KPU Batu, Serukan Penggalangan Dana

Pasalnya setelah ada mediasi secara kekeluargaan, ada salah satu orang yang mengaku akan mendampingi jika masuk ke ranah hukum. Apalagi KPU mengantongi bukti melalui CCTV secara jelas tingkah pelajar yang memakai topi dan baju hitam tersebut di RPPN.

Mardiono membenarkan jika di lokasi tidak ada staf dari KPU yang menjaga dan mengawasi karena keterbatasan personil. KPU pun sudah merekomendasikan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu mempekerjakan pegawai untuk mengawasi dan memberikan edukasi kepada wisatawan.

“Rencana kami kedepan ada staf yang mengawasi dan memberikan penjelasan, sudah kami susun RAB pemeliharaannya, eh sudah rusak dahulu,” tandas dia.

Senada Komisioner KPU Marliana membenarkan hal tersebut, kemungkinan kuat pelajar itu melakukannya secara sengaja. Nampak dari gestur tubuh dia yang tidak merasa bersalah dalam rekaman CCTV.

“Dugaan kami pelajar tersebut sengaja menekan dengan keras menggunakan telapak tangan. Tidak dilakukan dengan jari, buktinya saat disentuh pengunjung lain LED tidak apa- apa,” urainya.

Secara rinci, pelajar tersebut wajib mengganti spesifikasi barang yang rusak yaitu touch screen panel dengan harga Rp 9,75 juta dan monitor seharga Rp 8,5 juta sesuai harga e-katalog.

Padahal alat peraga tersebut bisa memberikan pembelajaran dan informasi kepada pemilih pemula seperti informasi penyelenggaraan pemilu, sistem kampanye, tahapan pencalonan dan lain-lain.

“Harapan kami alat tersebut kita taruh di tempat publik untuk memberikan pemahaman pada publik terutama pemilih pemula, eh sudah dirusak,” paparnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan dan Perlindungan Hukum (LBPH), Pemuda Pancasila (PP) Kota Batu, Sulianto selaku pendamping hukum pelajar menduga semua ini karena kelalaian pihak KPU.

” Saya rasa ini disebabkan kelalaian KPU, bagaimana MoU KPU dengan pemilik tempat yaitu JTP I. Lalu, antara pemilik barang (KPU) dengan pemilik tempat, lha barang itu tanggung jawab siapa?” ungkap Suli.

“Belum lagi tidak adanya keterangan/pemberitahuan larangan di RPPN. Misal jangan ditekan dengan keras,”sambungnya.

Jangan sampai, tambah Suli, dengan kejadian ini, KPU mengintervensi dan mengkambing hitamkan pelajar. Parahnya mereka mengancam bakal menempuh ke jalur hukum jika tidak ada tanggung jawab dari terduga pelaku.

“Itu kelalaian KPU sendiri, dengan masalah ini bisa berimbas pada kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Sebab wisatawan bakal berfikir dua kali jika ada hal yang tidak disengaja dan menimpa mereka,” keluh Suli.

Apalagi, informasi yang ia dapat, pembangunan tersebut belum ada pengesahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tapi alat peraga dan barang sudah ditaruh di sana.

“Inikan dana negara, harusnya tidak serta merta ditaruh pada tempat wisata yang dikunjungi orang banyak dan beragam,” tuturnya kembali.

Apalagi setiap pembangunan ada masa perawatan selama 6 bulan dari pihak rekanan. Suli pun menekankan jika masalah ini berujung ke meja hijau, dia bersama TL serta pihak sekolah bakal menyiapkan kuasa tertulis.

“Sekarang saya masih mendapat kuasa secara lisan, bakal kita siapkan kuasa tertulisnya. Apalagi Ketua KPU Pak Mardiono juga advokat dan satu lembaga dengan saya di Peradi. Harusnya jangan dikit-dikit ngomong memenjarakan orang, apalagi ia masih pelajar,” geram Suli kembali.

Perlu diketahui, RPPH ini diresmikan pada 24 Januari 2020 kemarin. Anggaran pembangunan memiliki pagu Rp 402 juta dan hanya terserap Rp 341 juta karena mepetnya waktu pembangunan. Sesuai petunjuk teknis (juknis) KPU pusat pengerjaannya terbagi menjadi beberapa bagian seperti konstruksi, perencanaan dan desain, pengawas, permainan serta pembelian e-katalog.(rka)

Tinggalkan Balasan